REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat sejumlah pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi. Mitigasi dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan bencana, penyediaan air bersih, serta perbaikan infrastruktur untuk mengurangi risiko kerugian ekonomi dan dampaknya terhadap masyarakat.

Di Gorontalo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meningkatkan sosialisasi mengenai wilayah rawan kekeringan hingga tingkat desa. Informasi tersebut diperlukan agar petani dapat mempertimbangkan kondisi ketersediaan air sebelum memulai kegiatan pertanian.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Provinsi Gorontalo Syahbuddin Buata mengatakan, pemahaman terhadap risiko kekeringan penting untuk mengantisipasi gagal panen. Sosialisasi dilakukan melalui BPBD kabupaten/kota hingga perangkat desa agar informasi dapat menjangkau masyarakat.

“Kita sudah banyak menyosialisasikan lahan rawan kekeringan. Jangan sampai ada petani yang tetap melakukan pertanian hingga akhirnya gagal panen yang berdampak ke ekonomi masyarakat,” kata Syahbuddin, Ahad (18/10/2026).

Selain sosialisasi, Pemerintah Provinsi Gorontalo menyediakan dukungan melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanggulangan bencana. Anggaran tersebut digunakan untuk operasional penyaluran air dan penyediaan fasilitas pendukung kebutuhan air bersih. “Untuk saat ini untuk operasional penyaluran air dan fasilitas penunjang untuk air bersih,” ujarnya.

BPBD Gorontalo juga memperbarui kajian risiko dan rencana penanggulangan bencana setiap lima tahun. Hasil kajian tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) serta perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Syahbuddin, informasi mengenai kawasan rawan bencana perlu menjadi pertimbangan dalam pembangunan infrastruktur. Langkah ini diperlukan agar pembangunan tidak menambah risiko bagi masyarakat di wilayah yang rentan terhadap bencana.

“Jangan sampai buat jalan di kawasan yang ada garis gemparnya atau pembangunan infrastruktur di daerah yang rawan banjir,” katanya.

Syahbuddin menambahkan, penanganan kekeringan dan banjir membutuhkan keterlibatan masyarakat serta koordinasi antarinstansi pemerintah. Kesiapsiagaan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan langkah penanganan ketika bencana telah terjadi.

“Bencana banjir dan kekeringan ini menghadapinya harus sama-sama dengan kesadaran masyarakat dan kolaborasi lintas sektor di pemerintahan,” jelasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla dan kekeringan. Langkah yang disiapkan mencakup mitigasi serta perbaikan infrastruktur penanggulangan bencana.

Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman mengatakan, peningkatan kesiapsiagaan dilakukan setelah adanya peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pemerintah daerah menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui persiapan penanganan bencana.

“Ini kita lakukan sebagai bentuk persiapan dan menanggapi peringatan dari BMKG bahwa daerah ini termasuk kategori awas, sehingga perlu diwaspadai dan diantisipasi,” ujar Algafry.

Menurut Algafry, kesiapan infrastruktur dan penanganan darurat perlu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah daerah berupaya memastikan langkah pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan sebelum risiko bencana semakin besar.

“Kita juga perlu memastikan langkah mitigasi dan penanganan darurat berjalan sesuai kebutuhan agar risiko bencana dapat ditekan,” katanya.

Upaya yang dilakukan di Gorontalo dan Bangka Tengah menunjukkan pentingnya mitigasi sesuai karakteristik ancaman di masing-masing daerah. Selain kesiapan pemerintah, penyebaran informasi risiko dan keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mengurangi dampak kekeringan, karhutla, dan bencana hidrometeorologi lainnya.