REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Jaharuddin, Ekonom Universitas Muhammadiyah Jakarta

Wakaf menyimpan kekuatan ekonomi yang tidak selalu terlihat dari besarnya aset yang dimiliki. Keistimewaannya justru terletak pada kemampuan mengubah harta menjadi sumber manfaat yang berkelanjutan, bahkan melampaui usia pemberinya.

Sayangnya, potensi tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik perwakafan Indonesia. Tidak sedikit aset wakaf menghadapi keterbatasan modal, kapasitas pengelolaan, dan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif.

Tantangannya bukan sekadar menambah jumlah aset atau menghimpun dana, melainkan memastikan setiap harta wakaf mampu memberikan manfaat sesuai peruntukannya tanpa mengabaikan kelestarian aset dan tanggung jawab pengelola.

Pengembangan greenhouse melon premium di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi contoh menarik untuk memahami tantangan tersebut. Pemanfaatan tanah wakaf melalui teknologi pertanian modern mempertemukan sejumlah unsur yang selama ini sering berjalan sendiri, yakni aset wakaf, pembiayaan, keahlian agribisnis, dan jaringan pemasaran.

Inisiatif yang mulai diresmikan pada April 2025 dan memasuki panen perdana pada September 2025 ini memperlihatkan bagaimana aset wakaf dapat dihubungkan dengan kegiatan ekonomi riil. Namun, nilai pentingnya bukan semata pada keberhasilan membangun greenhouse, melainkan pada pelajaran kelembagaan dan ekonomi yang dapat ditarik dari pengelolaannya.

Dalam perspektif ekonomi, aset produktif bukanlah aset yang sekadar digunakan untuk kegiatan usaha, tetapi aset yang mampu menghasilkan nilai tambah setelah seluruh biaya dan risiko diperhitungkan. Greenhouse menawarkan peluang pengendalian kualitas tanaman, efisiensi penggunaan input, dan kontinuitas budidaya.

Akan tetapi, teknologi tidak menghapus ketidakpastian usaha. Harga melon dapat berubah, mutu panen tidak selalu memenuhi standar pembeli, peralatan membutuhkan pemeliharaan, sementara biaya tenaga kerja, nutrisi, energi, dan distribusi terus berjalan.

Keberhasilan produksi karena itu harus dibedakan dari keberhasilan memperoleh keuntungan, terlebih dari kemampuan mempertahankan usaha dalam jangka panjang.

Perkembangan klaster greenhouse di sejumlah wilayah Yogyakarta, dengan penghimpunan pendanaan yang mencapai miliaran rupiah menurut informasi pengelolanya, menunjukkan semakin kompleksnya skala kerja sama.

Kompleksitas tersebut menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Semakin banyak aset, pemodal, dan lembaga yang terlibat, semakin besar pula kebutuhan sistem pengawasan dan keterbukaan informasi.

Pertumbuhan jumlah greenhouse tidak otomatis mencerminkan peningkatan keuntungan atau kesejahteraan. Ukuran yang lebih bermakna adalah kemampuan setiap unit menghasilkan arus kas yang sehat, mempertahankan nilai aset, memenuhi kewajiban kontraktual, dan menyediakan manfaat yang berkesinambungan.

Di sinilah profesionalisme nazhir memperoleh makna strategis. Nazhir tidak harus menjadi ahli budidaya melon atau menguasai seluruh aspek perdagangan hasil pertanian. Namun, ia harus mampu menilai kelayakan usaha, memilih mitra profesional, memahami perjanjian kerja sama, dan memastikan bahwa pengembangan aset tidak menyimpang dari amanah wakaf.

Pelimpahan kegiatan operasional kepada mitra usaha tidak menghilangkan kewajiban nazhir untuk mengawasi harta yang dipercayakan kepadanya. Bahkan, semakin beragam pihak yang terlibat, semakin penting kejelasan pembagian hak, kewajiban, risiko, dan pertanggungjawaban.

Persoalan paling mendasar muncul ketika kegiatan usaha menghadapi kerugian. Dalam praktik wakaf produktif, sumber pembiayaan dapat berasal dari tanah wakaf, wakaf uang, wakaf melalui uang, maupun modal investor komersial. Seluruhnya mempunyai karakter hukum berbeda sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai satu jenis dana.

Dalam akad musyarakah, kerugian bisnis normal pada prinsipnya ditanggung menurut proporsi modal, sedangkan kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran dapat menimbulkan tanggung jawab tersendiri.

Sementara itu, pokok wakaf uang wajib dijaga berdasarkan ketentuan perwakafan. Pemisahan sumber pembiayaan sejak awal merupakan prasyarat agar hak setiap pihak terlindungi.

Prinsip menjaga pokok wakaf tidak berarti kegiatan ekonomi mustahil mengalami kerugian. Justru karena risiko selalu ada, pengelolaan wakaf membutuhkan perlindungan yang dirancang sebelum investasi dilakukan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya memberikan dasar bagi pengelolaan produktif sekaligus perlindungan harta wakaf.

Untuk investasi wakaf uang di luar bank syariah, terdapat persyaratan perlindungan khusus yang harus dipenuhi. Karena itu, keberadaan asuransi, cadangan risiko, kejelasan akad, dan mekanisme pemulihan tidak semestinya diperlakukan sebagai pelengkap administratif, melainkan bagian penting dari tanggung jawab pengelolaan.